Oleh: waspadanusantara | Januari 21, 2008

Peran Aparat Intelijen dalam Mengatasi Terorisme di Indonesia

(Brigjen TNI Bambang Sumarno)

Perkembangan lingkungan strategis saat ini telah diwarnai dengan berubahnya isu-isu di bidang keamanan, dimana pada mulanya mencakup aspek geopolitik dan geostrategi seperti pengembangan kekuatan militer dan senjata strategis serta hegemoni, telah bergeser ke arah isu-isu seperti terorisme dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya yang perkembangannya, begitu cepat dan semakin kompleks permasalahannya karena didukung oleh aktor-aktor dengan jaringan lintas negara yang rapi serta memiliki kemampuan teknologi yang tinggi. Sejak tanggal 11 September 2001, dimana terjadi peristiwa aksi serangan terorisme terhadap WTC dan pernyataan perang terhadap terorisme berdampak sangat luas dan berkembang menjadi isu global serta terjadinya ledakan-ledakan bom di Indonesia juga menjadi perhatian dunia.
Dihadapkan dengan kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) termmasuk didalamnya aparat intelijeen sebagai bagian integral dari kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang sebagai alat negara yang berfungsi sebagai alat perrtahanan negara dengan ttugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Karenanya TNI semakin dituntut untuk mampu membina dan menyiapkan kemampuan dan kkuatan agar dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk menghadapi ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Termasuk menghadapi aksi teroris.
Di sisi lain, TNI Angkatan Darat dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagai salah satu inti kekuatan pertahanan, akan dihadapkan pada permasalahan strategis yang pada dasarnya berkisar pada kondisi dan kualitas profesionalisme. Dengan meningkatnya hakekat ancaman yangan dihadapi terutama dalam menghadapi aksi terorisme, maka diperlukan kualitas aparat intelijen yang handal dan mampu menghadapi setiap perkembangan yang terjadi berkaitan dengan aksi terorisme di Indonesia. Dihadapkan dengan kondisi seperti ini, maka peran intelijen merupakan aspek penting dalam rangka memenangkan the future warfare yang bersifat kompleks.

PERKEMBANGAN TERORISME

Operasi teroris biasanya dilaksanakan oleh elemen klandestin yang dilatih dan diorganisir secara khusus, tindakan pengamanan yang ketat diberlakukan setelah sasaran operasi dipilih. Anggota tim tidak dipertemukan sebelum pelaksanaan latihan pendahuluan sesaat sebelum berangkat menuju sasaran. Pengintaian dilaksanakan oleh elemen atau personel yang bertugas khusus sebagai intelijen kusus, untuk memeperbesar kemungkinan kemungkinan keberhasilan pelaksanaan operasi, lebih banyak serangan yang direncanakan dari pada yang dilancarkan. Teroris senantiasa mencari dan mengeksploitir titik lemah dari sasaran. Mereka seringkali menyerang sasaran yang tidak dilindungi atau kurang pengamanannya. Karakteristik dari operasi adalah kekerasan, kecepatan dan pendadakan.

a. Metoda. Teroris beroperasi dalam hubungan unit kecil yang terdiri dari personel yang terlatih menggunakan senapan otomatis ringan, granat tangan, bahan peledak munisi dan radio transistor. Sebelum pelaksanaan operasi, teroris berbaur dengan masyarakat setempat untuk menghindari deteksi dari aparat keamanan. Setelah pelaksanaan operasi, mereka kembali bergabung dengan masyarakat untuk memperbesar kemungkinan pelolosan mereka.

b. Taktik. Yang sering dilakukan oleh para teroris adalah:

1) Bom. Taktik yang sering digunakan adalah pengeboman. Dalam dekade terakhir ini sering terjadi aksi teror yang dilaksanakan dengan menggunakan bom, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan hal ini kedepan masih mungkin terjadi.

2) Pembajakan. Pembajakan sangat populer dilancarkan oleh kelompok teroris. Pembajkan terhadap pesawat terbang komersial pernah terjadi di beberapa negara, termasuk terhadap pesawat Garuda Indonesia di Don Muang Bangkok pada tahun 1981. Tidak menutup kemungkinan pembajakan pesawat terbang komersial masih akaan terjadi saat ini dan massa yang akan datang, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

3) Pembunuhan. Pembunuhan adalah bentuk aksi teroris yang tertua dan masih digunakan hingga saat in. Sasaran dari pembunuhan ini seringkali telah diramalkan, teroris akan mengklaim bertanggungjawab atas pembunuhan yang dilaksanakan. Sasaran dari pembunuhan ini biasanya adalah pejabat pemerintah, penguasa, politisi dan aparat keamanan. Dlam sepuluh tahun terakhir tercatat 246 kasus pembunuhan oleh teroris seluruh dunia.

4) Penculikan. Tidak semua penghadangan ditujukan untuk membunuh. Dalam kasus kelompok gerilya Abu Sayaf di Filipina, penghadangan lebih ditujukan untuk menculik personel, sepperti yang dilakukan oleh kelompok GAM terhadap kameraman RCTI Ersa Siregar dan Fery Santoro di Aceh. Penculikan biasanya akan diikuti dengan tuntutan imbalan berupa uang atau tuntutan p[olitik lainnya.

5) Penyanderaan. Perbedaan antara penculikan dan penyanderaan dalam dunia terorisme sangat tipis. Kedua bentuk operasi ini seringkali meimiliki pengegertian yang sama. Penculik biasanya meennan korbannya di tempat tersembunyi dan tuntutannya adalah berupa materi dan uang, sedangkan penyanderaan biasanya menahan sandera di tempat umum ataupun di dalam hutan seperti yang dilakukan oleh kelompok Kelly Kwalik di Papua yang menyandera tim peneliti Lorenz pada tahun 1996. Tuntutan penyannderaan lebih dari sekedar materi. Biasanya tuntutan politik lebih sering dilemparkan pada kasus penyanderaan ini.

ANCAMAN TERORISME

Untuk melaksanakan pembangunan postur TNI, perlu dijabarkan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai suatu kebijakan strateis, dan akan digunakan sebagai pedoman dalam mengoptimalkan, mengintegrasikan seluruh kemampuan, kekuatan dan sumber daya yang ada. Kebijakan strategis dalam pembangunan postur TNI tersebut antara lain melanjutkan upaya-upaya deteksi din, cegah dini dan penangkalan atas semua potensi kerawanan yyang dapat mengancam kedaulatan, integritas wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dengan mencegah, mengantisipasi, meniadakan dan menetralisir seluruh ancaman, termasuk ancaman terorisme baik yang berskala nasional maupun yang terkait dengan jaringan terorisme internasional.
Faktor budaya dapat mewujudkan dirinya dalam motif self helf atau tuntutan kewajiban atas suatu martabat keluarga, suku, agama dan bangsa. Kerangka teori ini menjadi sangat relevan dikaitkan dengan fenomena dalam dua bentuk. Pertama, teroris merasa terpanggil atau ada perasaan wajib untuk melakukan perlawanan atas dominasi atau ketidak-adilan suatu kelompok masyarakat tertentu. Kedua, mereka berada dalam keadaan putus asa, sehingga terorisme dapat menggantikan bentuk perlawanan terbuka. Dalam konteks strategis, diperkirakan ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan Indonesia di masa mendatang diantaranya adalah masalah terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri.
Ancaman terorisme memerlukan penanganan secara segera, dan TNI berkepentingan langsung untuk mengemban peran dan fungsi memerangi tindak kejahatan terorisme sesuai spektrum ancaman. Dalam memerangi tindak kejahatan terorisme, TNI berpedoman pada pasal 17 Undang-Undang No 3 tahun 2002 sebagai payung hukum. Landasan hukum lain adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Uundang Nomor 1 dan Nomor 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disetujui DPR menjadi Undang-Undang. Dalam menghadapi ancaman terorisme, sektor pertahanan akan selalu berpijak pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Pokok-pokok kebijakan yang yang menjadi pedoman dalam memerangi terorisme adalah sebagai berikut :

a. Perang melawan terorisme merupakan kebutuhan mendesak yang dilaksanakan untuk melindungi kedaulatan NKRI dan keselamatan warga negara Indonesia serta warga negara lain yang berada di Indonesia.

b. Dalam pelaksanaan pemberantasan aksi terorisme, harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tindakan yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

c. Dalam penggunaan kekuatan pertahanan, yakni TNI untuk menumpas terorisme, tidak bersifat diskriminatif, dalam arti bahwa siapapun yang melakukan perbuatan teror akan dihadapi tanpa melihat latar belakang etnis, agama dam golongannya.

d. Terorisme yang bersifat internasional maupun lokal atau yang saling bekolaborasi, dalam mengatasinya dilakukan upaya secara terpadu dan terkoordinasi secara lintas instansi dan lintas negara.

Dalam melaksanakan pokok-pokok kebijakan di atas, secara konkrit penanganan ancaman terorisme dapat bersifat mendahului (preemtif), mencegah (preventif), dan menindak (represif). Upaya represif dilaksanakan melalui suatu kegiatan operasi untuk menghancurkan aksi teroris yang berada di wilayah NKRI maupun di luar wilayah RI. Peran intelijen dalam kegiatan operasi untuk menghancurrkan aksi terorisme sangatlah tinggi agar negara tidak selalu “kecolongan”, namun kesemuanya perlu dukungan dan kerjasama antar sesama aparat intelijen, baik yang ada di TNI maupun intelijen yang ada di Polri, selain itu peran serta masyarakat jelas paling utama.
Terorisme bukan hanya kejahatan yang mengancam dan merusak keamanan dan keutuhan suatu bangsa dan negara, tetapi juga merusak tatanan dan kedamaian masyarakat internasional. Harmonisasi global dapat terkoyak karena bisa jadi masing-masing negara saling mencurigai dan mengecam negara yang lain, karena ada diantara tersangka atau pelakunya berasal dari negara tersebut. Misalnya, ketika pelaku teroris atau pelaku teroris adalah warga negara Indonesia, tentulah yang ikut digugat adalah negara Indonesia. Menyikapi adanya analisa ancaman tersebut maka perlu upayya proaktif dengan menyiapkan sistem pembinaan terhadap satuan penanggulangan teror. Hal ini untuk mengantisipasi adanya tugas-tugas dalam memerangi aksi-aksi terorisme tersebut, yang mana penanggulangan teror merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Sedangkan dari operasi ini bbukan hanya menjadi tanggung jawab satuan penanggulangan teror, tapi juga melibatkan berbagai satuan atau institusi dari luar unsur militer, antara lain satuan penanggulangan dari kepolisian, direktorat imigrasi, bea cukai, Departemen Perhubungan dan Badan Intelijen Negara.

Mengapa Teroris senang di Indonesia ?

Ada tiga alasan, mengapa teroris memilih Indonesia sebagai tempat melakukan aksinya. Ketiga ancaman itu adalah lemahnya hukum,, rendahnya pendidikan dan suburnya kemiskinan. Mengikuti logika awam, kita memang bisa sangat emosional dengan kejahatan terorisme di Indonesia yang ddidalangi Dr Azahari dan Noordin M Top. Mereka tidak mungkin dapat dengan leluasa beroperasi di Indonesia tanpa berbagai kemudahan. Berbagai kemudahan itulah yang harus menjadi pelajaran atas kejahatan yang diotaki dua warga Malaysia itu.
Kita dapat berdebat panjang tentang kebenaran ketiga alasan tersebut, namun juga tidak sepenuhnya meleset. Pendidikan yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi, jelas merupakan ladang yang empuk bagi siapapun untuk berjualan ideologi, keyakinan atau bahkan mimpi-mimpi. Lalu alasan hukum, fakta menunjukkan setelah Undang-Undang No 11/PNPS/1963 tentang Tindak Pidana Subversi (UU Subversi) dicabut, Indonesia menjadi sasaran empuk para teroris. Sejak bom malam natal pada tahun 2000, bom seakan tidak berhenti menjadi horor di negeri ini, antara lain Bom Bali I (2002), Bom JW Marriot (2004), Bom Bali II (2005). Kini UU Subversi telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme).
Pelaku teroris di Indonesia memiliki sifat dan ciri tersendiri. Aksi teroris dianggap sebagai perjuangan menegakkan aqidah, perang jihad melawan negara-negara kafir dengan menggunakan sel terputus. Ketika selesai melakukan aksinya tidak berani secara terbuka untuk mengklaim bahwa dialah sebagai pelakunya seperti halnya pelaku teror di luar negeri. Selain itu, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sering digunakan sebagai kedok untuk melakukan perjuangannya dengan berbaur bersama masyarakat dalam rangka penyamaran sehingga pelaku teroris sulit ditangkap dan terkadang dilindungi oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berpaham sama. Hal lain yang dilakukan kelompok teroris ini adalah dengan sengaja menggunakan tameng Islam agar terjadi benturan antar negara. Negara barat akan menuduh pelaku teror adalah kelompok Islam sehingga disaat demikian akan muncul solidaritas Islam di seluruh dunia untuk melakukan perlawanan dalam bentuk apapun terhadap negara-negara barat. Di Indonesia sendiri, hal ini menjadi polemik di kalangan masyarakat yang pada akhirnya masyarakat menjadi kurang bahu-membahu untuk turut serta dalam memberantas dan mencegah aksi terorisme.

STRATEGI PEMBERANTASAN TERORISME

Aksi teror bom di Bali pada 12 Otober 2002, telah mendorong pemerintah Indonesia untuk menyatakan perang melawan terorisme dan mengambil langkah-langkah pemberantasan serius dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1/2002, Perpu Nomor 2/2002 dan Inpres Nomor 4/2002, disusul dengan penetapan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 tentang pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme. Perpu Nomor 1/2002 dan Perpu Nomor 2/2002 telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15/2003.
Berkaitan dengan teror bom di Bali, hampir semua negara memberikan perhatian dan dukungan konkrit terhadap upaya Indonesia dalam pengungkapan kasus bom Bali, terutama dalam proses investigasi untuk menangkap para pelaku teror dan mengajukan mereka ke sidang pengadilan. Dengan tertangkapnya para teroris tersebut, maka telah terungkap fakta yang jelas dimana teroris lokal telah mempunyai hubungan erat dengan jaringan teroris global. Timbul kesadaran dan keyakinan kita bahwa perang melawan terorisme mengharuskan kita untuk melakukan sinergi upaya secara komprehensif dngan pendekatan lintas sektoral dan lintas negara. Untuk itu, perlu ditetapkan suatu strategi nasional dalam rangka perang melawan terorisme. Misi nasional dalam pemberantasan terorisme adalah menghentikan aksi teroris yang mengancam kehidupan bangsa, warga negara dan kepentingan nasional serta menciptakan lingkungan internasional yang tidak menyuburkan terorisme. Untuk memenuhi misi ini harus dilaksanakan upaya-upaya strategis sebagai berikut :

a. Mengalahkan teroris dan organisasinya dengan menghancurkan persembunyiannya, kepemimpinannyya, komando, kontrol, komunikasi dukungan materiil dan keuangan. Kita harus bekerjasama dan mengembangkan kemitraan baik di luar maupun di dalam negeri untuk mengisolasi teroris. Mendorong instansi terkait untuk mengembangkan upaya penegakkan hukum, dengan didukung oleh intelijen dan instansi terkait lainnya serta mengembangkan mekanisme pananganan aksi teror dalam suatu sistem keterpaduan dan koordinasi staf.

b. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan semua komponen bangsa terhadap ancaman terorisme untuk mencegah dijadikannya wilayah tanah air Indonesia sebagai tempat persembunyian para teroris dan tempat tumbuh suburnya ideologi terorisme.

c. Menghilangkan faktor-faktor korelatif penyebab yang dapat dieksploitasi menjadi alasan pembenaran aksi teroris seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, konflik politik dan SARA.

d. Melindungi bangsa, warga negara dan kepentingan nasional. Kemenangan perang melawan terorisme dapat dicapai melalui upaya berkelanjutan dengan menekan ruang lingkup dan kapabilitas organisasi teroris, mengisolasi teroris dan menghancurkannya. Kemenangan hanya dapat dicapai selama pemerintah dan rakyat memelihara kesiap-siagaan dan bekerja tanpa mengenal lelah untuk mencegah teroris mekukan tindakan yang membawa bencana.

PERAN APARAT INTELIJEN DALAM MENGATASI TERORISME

Masalah terorisme sudah menjadi ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia , sehingga bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Polri saja, namun TNI secara nyata sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 bahwa tugas TNI diantaranya adalah mengatasi terorisme. Dari hal ini jelas kiranya TTNI melalui aparat intelijen sudah saatnya berperan dalam mengatasi terorisme agar terorisme tidak leluasa menghancurkan sendi-sendi kehidupan di Tanah Air. Untuk itu diperlukan konsep yang jelas tentang peran aparat intelijen dalam menanggulangi dan mengatasi masalah terorisme, sehingga aparat intelijen dapat mengatasi masalah terorisme secara optimal. Adapun hal penting yang harus dimiliki maupun yang sangat berpengaruh di dalam peran aktifnya aparat intelijen untuk menanggulangi terorisme di Indonesia adalah :

Naluri Intelijen adalah naluri yang timbul dengan sendirinya dari masing-masing apparat intelijen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mendapatkan bahan keterangan atau informasi yang diperlukan dengan mengaplikasikan semua taktik dan teknik yang dimiliki oleh aparat intelijen tersebut. Agar aparat intelijen tidak terkesan sebagai “pemadam kebakaran”dalam mengantisipasi kegiatan terorisme, maka setiap personel intelijen harus memiliki naluri intelijen yang sangat peka, kepekaan aparat intelijen sangat diperlukan dalam mengantisipasi setiap perubahan perkembangan yang terjadi dal;am kehidupan masyarakat, namun demikian dihadapkan dengan kondisi yang terjadi tersebut, aparat intelijen masih belum optimal dalam mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi. Jaringan ntelijen yang telah dibentuk masih belum mampu untuk memonitor wilayah apalagi melaporkan, sehingga akibat dari kekurangan ini maka kelompok teroris internasional dapat dengan mudah melancarkan aksinya tanpa dapat dideteksi oleh aparat intelijen kita. Kalaupun situasi telah dapat dimonitor, namun tidak tahu langkah apa yang akan dilakukan karena tidak memiliki naluri intelijen yang pekaguna mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Naluri intelijen dapat berkembang dan tumbuh apabila motivasidari setiap aparat intelijen terjaga dengan baik.

Materiil dan Perlengkapan. Dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan, kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh setiap aparat intelijen akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tugas di lapangan, sehingga sarana dan prasarana yang berupa materiil khusus intelijen (matsus intel) sangat dibutuhkan dan tidak membebani personel di lapangan Sementara itu kondisi matsus intel yang dimiliki baik secara satuan maupun perorangan masih belum dapat menjawaab tantangan yang dihadapi di masa mendatang. Matsus intel yang ada masih merupakan asset lama, sehingga kurang mampu dalam mendukung setiap pelaksanaan tugas yang dihadapi di lapangan. Disamping itu, dengan materiil yang canggih dapat mempengaruhi moril moril dari setiap petugas dalam melaksanakan tugasnya yang sangat kompleks. Masalah matsus intel sangat penting untuk diprioritaskan untuk mengimbangi kemampuan teknologi yang dimiliki para teroris saat ini.

Deterent Effect dirasakan sebagai salah satu cara efektif dalam menanggulangi atau meminimalisir ruang gerak terorisme. Teroris akan sempit ruang geraknya apabila situasi tidak mendukung. Karenanya dip[erlukan kebersamaan untuk menjadikan terorisme sebagai common enemy, issu bahwa teroorisme sebagai musuh bersama akan terbentuk apabila kita mampu mensosialisasikan sekaligus menyamakan persepsi dengan masyarakat bahwa teroris sangat merugikan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat serta dapat menjadi ancaman setiap saat.
Selain beberapa hal yang disebutkan di atas, terkai peran aparat intelijen dalam menangani aksi terorisme di Indonesia, masih ada upaya-upaa lain yang tidak kalah pentingnya dari upaya yang telah disampaikan, yaitu :

a. Mencermati amanat Presiden RI pada peringatan HUT TNI ke 60 “meminta seluruh jajaran prajurit untuk berpartisipasi aktif dalam menangkal, mencegah dan menindak teroris”, dari amanat tersebut dapat dikatakan bahwa perlunya pemberdayaan seluruh prajurit sebagai Bapul (Badan Pengumpul Keterangan), membentuk jaring-jaring intelijen guna mengantisipasi luasnya wilayah, peranan Babinsa untuk ditingkatkan kemamuannya setingkat dengan aparat intelijen, sehingga akan tercapai pemberdayaan intelijen di Komando Teritorial.

b. Komunikasi antar seluruh elemen bangsa, baik yang selama ini mendukung pemerintah maupun yang kontra kepada pemerintah, hal ini sangat penting dilakukan sehingga didapatkan informasi yang bermanfaat bagi aparat intelijen maupun bagi TNI.

c. Memperluas jaring ke seluruh lapisan masyarakat mulai tingkat atas maupun tingkat bawah, hal ini sangat penting guna peningkatan kewaspadaan terhadap setiap gerak-gerik yang mencurigakan di dalam lingkungan masyarakat sehingga mereka akan melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan di wilayahnya.

d. Memberikan gambaran atau persamaan persepsi tentang teroris. Teroris adalah musuh negara, tidak berperikemanusiaan sehingga merupakan tanggung jawab bersama untuk menumpasnya.

Langkah pencegahan terhadap aksi kejahatan terorisme hanya bisa dilakukan apabila intelijen berfungsi dengan baik. Dengan dibentuknya Desk Antiteror baik di tingkat Mabesad maupun tingkat Kodam diharapkan merupakan langkah konkrit yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat dalam menjalankan tugasnya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004.

Referensi :

1. Doktrin Kartika Eka Paksi.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
4. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, tentang TNI
5. Bujuknik tentang Laporan Badan Pengumpul, Skep Kasad Nomor/475/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004
6. ST Kasad Nomor ST/1262/2005 tanggal 1 Nopember 2005, tentang Perintah membentuk Desk Anti Teror
7. Revisi Postur TNI tahun 2004-2014 tanggal 7 Januari 2004 (Bab IV)
8. Petunjukk Pelaksanaan Operasi Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, Mabes TNI.
9. Dampak Terorisme dan Strategi Penanggulangannya, Mayjen TNI (Purn) I.G.N. Arsana, SE, MM.
10. Terorisme Ancaman Tiada Akhir, Wawan H Purwanto, Grafindo, 2004.
11. Kejahatan Terorisme, Drs Abdul Wahid SH, MA, Sunardi SH, MH, Imam Sidik SH, Rafika Aditara, 2004.

Riwayat Hidup Penulis

Nama : Bambang Sumarno
Pangkat : Brigadir Jenderal TNI
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Desember 1952

Pendidikan :
a. Akabri 1975
b. Sussarcab Art 1976
c. Seskoad 1985
d. Lemhanas 2002

Riwayat Jabatan :
a. Danton-2 Rai Mer-C ARHRI 2
b. Danrai Mer-B ARHRI 2
c. Kasi-1/Intel ARHRI 1
d. Danyon Arhanudse-13 Dam I/BB
e. Kasi Intel Rem 043/Gatam
f. Dandim 0422/LB Rem 043/Gatam
g. Waasintel Kasdam VI/Tpr
h. Asintel Kasdam VI/Tpr
i. Danrem 172/Pwy Kodam XVII/Tkr
j. Paban IV/Pambragiat Spammad
k. Dansatinteltek Bais TNI
l. Danpusintelad


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: